“Proses Balik Nama dan Perubahan Komparisi Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Dihadiri Penjual Dengan didasarkan Putusan Pengadilan”

ABSTRAK Putusan Pengadilan Nomor 388 / Pdt.G/2012/PN kota Semarang memutuskan bahwa jual beli hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dinyatakan sah dan proses balik nama atas sertipikat hak atas tanah tersebut dapat dilakukan, baik dengan penetapan pengadilan, maupun dengan jasa seorang PPAT untuk membuat akta notariil nya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk komparisi akta PPAT dengan adanya putusan hakim tentang permohonan balik nama tanpa hadirnya penjual. Serta dapatkah putusan hakim dipakai sebagai dasar untuk balik nama hak atas tanah di hadapan BPN? Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian ini adalah, bahwa proses jual beli hak atas tanah dibawah tangan menurut Putusan Pengadilan Nomor 388/Pdt.G/2012/PN Semarang dianggap sah. Saat pelaksanaan proses balik nama, maka penjual harus hadir saat menghadap ke PPAT. Namun jika tidak ada pihak penjual maka tidak di buat komparisi hanya dibuat renvoi dalam akta PPAT dan menyebutkan putusan Pengadilan sebagai dasar sahnya perbuatan hukum tanpa dihadiri oleh penjual tersebut. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar balik nama di kantor Pertanahan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah kepada masyarakat untuk dapat memahami isi dari Putusan Pengadilan Nomor 388/Pdt.G/2012/PN.Semarang sehingga dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan jual beli dibawah tangan. Bagi kantor pertanahan dan PPAT diharapkan dapat melaksanakan proses balik nama terkait jual beli yang dilakuan di bawah tangan. Kata Kunci: Akta PPAT, Komparisi, Putusan Pengadila